A Review Of agus joko pramono
A Review Of agus joko pramono
Blog Article
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
“We also play a role in the investigation process, repressive prosecution in the state’s loss calculation, as well as the provision of specialist testimony at trial.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Sistem pelayanan pengaduan on the net berbasis web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
In relation towards the institution, the role from the BPK Vice Chairman because the Vice-Chair from the UN IAAC can reinforce BPK's commitment in supporting the optimization of Indonesian foreign plan and Increase the impression with the BPK as an establishment with competencies acknowledged with the Global stage.
With all the election from the BPK Vice Chairman because the Vice-Chair in the UN IAAC, Indonesia can outstand and contribute to the improvement as well as facilitation of supervisory cooperation in establishments underneath the UN. Moreover, Indonesia can even have a task in guaranteeing management compliance with the outcomes of supervision and recommendations from other oversight bodies.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Karena click here tugas KPK untuk fokus pada substantial profile conditions. Sedangkan Polri fokus pada low profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.
Though given that the Board Member II, he undertook the point out fiscal management and accountability, especially in the sphere of financial state and nationwide advancement organizing.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Impacts of household entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating part of earnings administration and board independence
IDI's Board is composed of ten customers from different supreme audit institutions. Get to learn them much better within our "Fulfill the Board" series.
This "Cited by" rely involves citations to the next content in Scholar. Those marked * may very well be distinctive from the article in the profile.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Also, he has participated in a lot of Intercontinental workshops and classes and it has contributed for a speaker in Intercontinental boards, including the United Nations conferences on SDGs and within the INTOSAI Congress.